KPR BANK
KPR BTN
KPR Niaga
KPR BCA
KPR BNI
KPR Mandiri
KPR BRI
KPR BII
KPR Standard Chartered
KPR Permata
KPR Panin
KPR Mandiri Syariah
KPR BRI Syariah
KPR BNI Syariah
KPR Muamalat
KPR NISP
KPR ANZ
KPR Mega
KPR Danamon
KPR Bukopin
KPR UOB
KPR HSBC
KPR ICB Bumiputera
KPR BJB (Bank Jabar Banten)
TIPS
Tips Memilih Bank dan Produk KPR
Tips Jika KPR Anda Macet
Tips Memilih Apartemen
Tips Membeli Rumah Seken
Tips Agar KPR Disetujui
Tips Memilih Produk KPR
Tips KPR Rumah Bekas Second
Tips Agar Tak Salah Pilih Developer
INFO
Daftar Suku Bunga KPR Bank 2014
Keuntungan Kebijakan DP Baru
BII Tawarkan Bunga KPR Transparan
KPR Tanpa DP Bank Bukopin dan Bumiputra
Beda KPR Subsidi Skema Lama & Baru
Bantuan Uang Muka KPR Untuk PNS
Tren Properti di 2012 Masuh Terus Tumbuh
KPR Dengan Pola Joint-Income
Beli Rumah Lebih Untung Tunai atau Kredit
UMUM
KPR
Syarat KPR
Strategi Mengambil KPR
Perhitungan KPR Konvensional dan Syariah
Pilih Suku Bunga KPR Fixed atau Floating
Pilih Suku Bunga Efektif Karena Murah Angsurannya
Pilih Suku Bunga Flat Karena Pasti Angsurannya
Cara Over Kredit Rumah KPR
Mengenal Broker Properti
10 Kesalahan Dalam Membeli Rumah
4 Masalah Sering Menimpa Pembeli Rumah
Jangan Tertipu Agen Properti Nakal
Kelebihan Apartemen Sebagai Investasi
Keuntungan & Kerugian Tinggal di Apartemen
HUKUM & PAJAK
Jika Membeli Tanah Girik
Meningkatkan Status HGB Rumah
Cara Balik Nama/Mutasi nama SPPT PBB
Bukti Kepemilikan Apartemen
Jika Sertifikat Tanah Hilang
Perhitungan Pajak Rumah Susun
Aneka Pajak Terkait Jual Bali Properti
Proses Pembuatan Akta Tanah
Perbedaan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan

Jika sertifikat Tanah Hilang

Kasus Jika Sertifikat Tanah Hilang


Untuk sertifikat tanah yang hilang atau rusak , sesuai dengan hukum yang berlaku, pemegang hak atas tanah dapat mengajukan permohonan kepada Kantor badan Pertanahan Nasional (BPN) agar menerbitkan sertifikat pengganti. Sebab sertifikat asli yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah hanya salinan dari buku tanah yang disimpan di kantor BPN. Oleh karena itu, permohonan sertifikat pengganti dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat tersebut atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau kutipan risalah lelang.

Adapun prosedur yang harus dilakukan pemegang hak atas tanah untuk mendapatkan sertifikat pengganti adalah dengan melampirkan dokumen berikut :
  1. Surat laporan kehilangan sertifikat dari kepolisian setempat.
  2. Fotokopi sertifikat yang hilang.
  3. Surat keterangan dari lurah setempat yang menerangkan bahwa memang benar ada tanahyang tertera dalam fotokopi sertifikat tersebut dan berlokasi di kelurahan itu.
  4. Bukti pengumuman sertifikat hilang dalam surat kabar sebanyak 2 x 2 bulan terakhir.
  5. Bukti pengumuman sertifikat hilang dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia sebanyak 2 x 2 bulan
  6. Fotokopi KTP pemohon yang dilegalisir
  7. Bukti kewarganegaraan RI yang dilegalisir
  8. Bukti pembayaran lunas PBB tahun terakhir
  9. Aspek penatagunaan tanah jika terjadi perubahan penggunaan tanah  

Apabila dokumen tersebut diatas telah dilengkapi, maka kantor BPN akan melakukan peninjauan lokasi dan melakukan pengukuran ulang untuk memastikan bahwa keadaan tanah tersebut masih seperti yang tertera dalam buku Tanah dan fotokopi sertifikat pemohon. Setelah dilakukan pengukuran, proses penerbitan sertifikat akan dilanjutkan. Apabila dalam prosesnya, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau gugatan, maka sertifikat pengganti akan terbit dalam waktu 3 bulan setelah permohonan diterima secara lengkap.

Status sertifikat tanah yang baru tersebut sama sah-nya dengan sertifikat aslinya, karena dikeluarkan oleh BPN dan dicatatkan dalam buku tanah.
 
(Sumber : Yulius Setiarto, SH)