KPR BANK
KPR BTN
KPR Niaga
KPR BCA
KPR BNI
KPR Mandiri
KPR BRI
KPR BII
KPR Standard Chartered
KPR Permata
KPR Panin
KPR Mandiri Syariah
KPR BRI Syariah
KPR BNI Syariah
KPR Muamalat
KPR NISP
KPR ANZ
KPR Mega
KPR Danamon
KPR Bukopin
KPR UOB
KPR HSBC
KPR ICB Bumiputera
KPR BJB (Bank Jabar Banten)
TIPS
Tips Memilih Bank dan Produk KPR
Tips Jika KPR Anda Macet
Tips Memilih Apartemen
Tips Membeli Rumah Seken
Tips Agar KPR Disetujui
Tips Memilih Produk KPR
Tips KPR Rumah Bekas Second
Tips Agar Tak Salah Pilih Developer
INFO
Daftar Suku Bunga KPR Bank 2014
Keuntungan Kebijakan DP Baru
BII Tawarkan Bunga KPR Transparan
KPR Tanpa DP Bank Bukopin dan Bumiputra
Beda KPR Subsidi Skema Lama & Baru
Bantuan Uang Muka KPR Untuk PNS
Tren Properti di 2012 Masuh Terus Tumbuh
KPR Dengan Pola Joint-Income
Beli Rumah Lebih Untung Tunai atau Kredit
UMUM
KPR
Syarat KPR
Strategi Mengambil KPR
Perhitungan KPR Konvensional dan Syariah
Pilih Suku Bunga KPR Fixed atau Floating
Pilih Suku Bunga Efektif Karena Murah Angsurannya
Pilih Suku Bunga Flat Karena Pasti Angsurannya
Cara Over Kredit Rumah KPR
Mengenal Broker Properti
10 Kesalahan Dalam Membeli Rumah
4 Masalah Sering Menimpa Pembeli Rumah
Jangan Tertipu Agen Properti Nakal
Kelebihan Apartemen Sebagai Investasi
Keuntungan & Kerugian Tinggal di Apartemen
HUKUM & PAJAK
Jika Membeli Tanah Girik
Meningkatkan Status HGB Rumah
Cara Balik Nama/Mutasi nama SPPT PBB
Bukti Kepemilikan Apartemen
Jika Sertifikat Tanah Hilang
Perhitungan Pajak Rumah Susun
Aneka Pajak Terkait Jual Bali Properti
Proses Pembuatan Akta Tanah
Perbedaan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan

Keuntungan Kebijakan DP Baru


Pada 30 September 2013 Bank Indonesia menerapkan kebijakan baru perihal Loan to Value (LTV) untuk bank konvensional dan Financing to Value (FTV) untuk bank syariah, serta larangan KPR untuk rumah inden (bank dilarang mengucurkan KPR bila bangunan rumah yang akan dibeli nasabah belum terbangun.

Dalam aturan BI tersebut masyarakat yang akan membeli rumah pertama melalui fasilitas KPR dikenakan LTV maksimal 70% atau uang muka (DP) sebesar 30% dari harga jual. Untuk rumah kedua LTV sebesar 60% dan DP 40%. Untuk rumah ketiga dan seterusnya LTV sebesar 50% dan DP 50%, peraturan ini tidak berlaku untuk ukuran rumah di bawah 70 m2. Tujuan peraturan ini adalah selain untuk melindungi stabilitas keuangan juga untuk membatasi pemilikan aset properti.

Ilustrasinya adalah jika misalnya Anda membeli rumah pertama dengan luas bangunan 100 m2, sesuai ketentuan diatas maka kredit yang akan diberikan oleh bank pemberi KPR maksimal 70% dari harga jual rumah atau dengan kata lain Anda harus menyiapkan DP minimal 30%. Jika Anda membeli rumah kedua (luas juga diatas 70 m2) dalam kondisi rumah pertama belum lunas, maka Anda harus membayar DP 40%, kecuali jika rumah pertama sudah lunas maka DP yang harus dibayarkan sama seperti rumah pertama yaitu 30%. 

Meski hal tersebut terlihat memberatkan konsumen terutama pada pembayaran DP, tetapi jika dilihat lagi peraturan ini justru untuk keamanan dan keringanan konsumen. Keuntungan dari peraturan baru tersebut adalah :
  1. Jumlah cicilan KPR menjadi lebih sedikit. Misalnya untuk pembelian rumah seharga Rp. 250 juta, DP yang harus. dibayar sebesar 30% atau senilai Rp. 75 juta. sisa kredit yang harus dibayar adalah Rp. 175 juta plus bunga. Sebelum aturan ini diberlakukan, jika Anda membeli rumah serupa maka DP sebesar 20%. Sisa kredit yang harus dibayar adalah Rp. 200 juta plus bunga. Memang DP yang dibayar lebih kecil tetapi total kredit KPR yang harus dibayarkan pasti lebih besar.
  2. Jangka waktu DP lebih lama. Supaya tidak memberatkan konsumen, banyak pengembang memberikan jangka waktu yang lebih lama untuk pembayaran DP. Bila biasanya waktu yang diberikan untuk pembayaran DP selama 2-3 bulan, sekarang pengembang bisa memberikan jangka waktu yang lebih lama tergantung pada kebijakan pengembang.
  3. Lebih aman. Dengan diberlakukannya larangan rumah inden, kemungkinan konsumen yang tertipu akan menjadi lebih kecil karena rumah yang akan dibeli harus sudah terbangun.
Setelah melihat berbagai keuntungan diatas maka seyogyanya konsumen tidak perlu takut membeli rumah, karena pada dasarnya kebijakan ini dibuat untuk melindungi konsumen.